Modal Dasar Bank Jombang Ditambah Jadi Rp 400 Milyar

Memontum Jombang – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengatakan penambahan modal dasar Bank Jombang dari Rp 50 milyar menjadi Rp 200 milyar diharapkan agar mendapat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan tabungan serta deposito.

“Tambahan modal ini menindaklanjuti surat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Bahwa modal sebuah bank minimal 25 % harus disetor. Sementara ini modal riil Bank Jombang sebesar Rp 50 milyar,” kata Bupati di hadapan Anggota Dewan pada Rapat Paripurna, Jum’at (19/6/2020).

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sumrambah dan 40 anggota DPRD yang mengikuti secara protokol kesehatan Covid-19, menjaga jarak dan mengenakan masker. Sedangkan turut mendampingi Ketua DPRD Mas’ud Zuremi yang memimpin rapat yakni Wakil Ketu Doni (PDIP), Farid Alfarisi (PPP), dan Sutikno (Golkar). Rapat yang berlangsung 25 menit itu dikawal oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Pinto Widianto.

Komposisi saham Pemkab Jombang sebagai pemegang saham mayoritas, di Bank Jombang saat ini 99 %, sedangkan yang 1 % saham milik koperasi karyawan Bank Jombang. Apabila ada tambahan Rp 200 milyar, kata Bupati, maka 25 % saham senilai Rp 50 milyar harus di setor ke Bank Jombang.

Adanya tambahan modal ini mengharuskan merubah Anggaran Dasar Bank Jombang. Perubahan Perda No. 14 tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang yang semula bermodal Rp 50 milyar menjadi Rp 200 milyar, untuk memenuhi kriteria dari Kemenkum dan HAM RI.

Jawaban tersebut disampaikan Bupati guna menjawab 8 Fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum atas 3 nota Raperda yang diajukan Bupati, meliputi Raperda APBD Tahun 2019, Raperda perubahan tipe Dinas Kesehatan Jombang dari tipe B menjadi tipe A, dan Raperda tentang tambahan modal Persero Daerah BPR Bank Jombang.

Disampaikan oleh Bupati, aset Bank Jombang saat ini Rp 442 milyar berdasarkan laporan per Mei 2020, dengan modal disetor Rp 46,5 milyar. Dana sebesar itu tersalurkan kredit sebesar 40 % atau setara dengan Rp 379 milyar. Berupa kredit konsumtif dan sisanya terdistribusi pinjaman modal bagi UMKM. “Kredit konsumtif merupakan kredit gaji perangkat desa,” ujar Bupati.

“Selain itu, tabungan dari masyarakat terhimpun Rp 78 milyar, deposito dari masyarakat sebesar Rp 78 milyar dan pinjaman dari bank lain Rp 142 milyar. Apabila ada tambahan modal Rp 200 M, maka akan memicu pertumbuhan aset,” ucap Bupati.

Jawaban Bupati terkait pertanyaan Fraksi Amanat Restorasi (PAN) dan PKB mengenai prospek dan aplikasi Bank Jombang guna meningkatkan PAD, Bupati menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dengan memberikan kredit bunga rendah 0,75 %, dengan maksimal kredit Rp 200 juta.

Untuk saat ini unit cabang Bank Jombang sudah menjangkau disetiap kecamatan. Keberadaan unit ini akan dipertahankan guna meningkatkan percepatan Bank Jombang menjangkau UMKM. Bank Jombang menargetkan kredit bunga lunak kepada pelaku usaha UMKM berkisar Rp 15 juta – Rp 20 juta.
“Bank Jombang sejauh ini sehat,

memenuhi unsur Corporate Governance, secara berkala dilakukan monitoring kinerja oleh OJK dan akuntan publik. Bank Jombang akan meningkatkan performa digitalisasi bank, seiring mengikuti perkembangan zaman, tidak memutus generasi milineal yang serba automatic dan realistic,” ucap Bupati. (wis/yan)