Gelar Kunker Serap Aspirasi, Anggota DPR RI Disambati Migor, Pupuk hingga BPJS

Memontum Jombang – Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, H Guntur Sasono melakukan kunjungan kerja (Kunker) sosialisasi 4 Pilar serap aspirasi dan dengar pendapat masyarakat mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Selasa (01/03/2022) tadi. Mengambil tema ‘Kajian Kehidupan Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia’, turut hadir Kepala Desa Wringinpitu, H Ahmad Yani, Kapolsek Mojowarno, AKP Yogas, Danramil Mojowarno, Lettu Mohamad Sofii, tokoh masyarakat Desa Wringinpitu serta tamu undangan.

Anggota DPR RI Komisi IV menjelaskan, bahwa selaku anggota DPR RI, pihaknya tidak akan bosan-bosan dalam memberikan pencerahan terhadap kondisi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. “Tadi ada yang mengatakan terkait BPJS, pupuk langka, minyak goreng antre serta masih banyak lagi. Makanya, saya berikan pencerahan supaya tidak terjadi masalah-masalah dualisme pemikiran. Karena bila dibiarkan, akan mengurangi kecintaan terhadap Bangsa dan Negara,” ujarnya.

Pemerintah, tambahnya, saat ini sedang berusaha untuk menindak tegas para penimbun minyak goreng. Sedangkan terkait kelangkaan pupuk, belum bisa menjamin akan bisa lancar. Sebab, masih ada empat permasalahan pokok yang belum terselesaikan.

Baca juga :

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama
• Pererat Kebersamaan, Pemkab Jombang Gelar Lomba Gerak Jalan Rojo
• Bupati Jombang bersama Wabup Buka Gelaran Pawai Mobil Hias dan Hasil Bumi 2025

“Saat ini, saya belum berani menjamin untuk kelangkaan pupuk bisa teratasi. Sebab, ada masalah terkait bantuan subsidi dari pemerintah sangat kurang. Sementara jalur distribusi ke daerah terputus dengan adanya RDKK, kesiapan petani secara tehnologi melalui kartu tani belum bisa tercapai serta kemampuan pemerintah mengganti pupuk dengan pupuk organik sedang dalam proses,” ungkapnya.

Harapannya, melalui kegiatan serap aspirasi dan kegiatan pertemuan seperti ini, terangnya, masyarakat bisa lebih mengerti dan dengan sadar akan memahami. Begitu juga, untuk anggota MPR atau DPR-RI juga bisa mengetahui apa yang di keluhkan oleh masyarakat. (azl/sit)