Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus ABPEDNAS, Wabup Jombang Ingatkan Sinergitas Kades dan BPD Membangun Desa

Memontum Jombang – Wakil Bupati Jombang, Sumrambah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin, menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Anak Cabang ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Nasional) Kecamatan Jogoroto di Kantor Kecamatan Jogoroto, Selasa (30/11/2021). Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPC ABPEDNAS Jombang Abdul Wahid, Camat Jogoroto, Nunik Hindayati, serta Forkopimcam Kecamatan Jogoroto. Bertempat di Kantor Kecamatan Jogoroto.

Wakil Bupati Jombang dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat kepada 21 orang Pengurus PAC Jogoroto, yang baru saja dilantik. BPD (badan Permusyawaratan desa) harus berfikir bersama kepala desa dan perangkat desa, untuk memajukan desanya.

“Saya yakin, jika kepala desa, BPD, Gapoktan serta semuanya rukun, maka banyak permasalahan yang dapat kita selesaikan,” ujarnya.

Para pendiri bangsa, tambahnya, sungguh luar biasa. Bahwa, tujuan bangsa kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak bisa dicapai, kalau tidak ada namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tidak akan bisa juga, bila semuanya tidak bisa duduk bersama berdiskusi, bermusyawarah serta bermufakat.

“Bukan berdasarkan fotting, karena jika dilakukan fotting berarti kepentingan individu. Jika bermufakat, berarti untuk kepentingan bersama,” ujar Sumrambah.

Kemufakatan tidak muncul, tambahnya, jika tidak adanya persatuan. Persatuan itu adalah rukun dan bersama-sama. Kata rukun, walaupun hanya terdiri dari lima huruf, tetapi susah untuk di terapkan. Jadi, harus saling berbagi dan rukun. Jika semuanya rukun, maka desa pasti maju. Salah satu contohnya, permasalahan pupuk yang menjerat petani, pasti akan selesai jika rukun.

Tugas BPD dan kepala desa, itu memajukan masyarakatnya, memajukan desanya, membangun desanya. “Jadi, jangan sampai kasus di Kecamatan Mojoagung terjadi di Kecamatan Jogoroto. BPD mengundurkan diri semuanya. Jadi, harus sering-sering berkomunikasi bagaimana strategi membangun desa. Jangan sekali-kali kemudian keluh kesah kita tercurahkan di Medsos. Apa yang terjadi di desa, dibicarakan dengan kepala desa. Jika kepala desa tidak bisa, dibicarakan bersama di kecamatan. Jika masih tidak bisa, baru dibicarakan di kabupaten,” tutur Sumrambah.

Baca juga :

• Apel Linmas Jelang Pilkada, Pj Bupati Jombang Ingatkan Netralitas dan Deteksi Dini Gangguan
• Dukung Program Pusat, Dispendukcapil Jombang Lakukan Program Nasional Peningkatan Cakupan
• Jaring Atlet Muda Berprestasi, Disporapar Jombang Gelar Kompetisi Futsal Bupati Cup II
• Mudahkan Masyarakat, DPUPR Jombang Luncurkan Layanan Permohonan KRK Berbasis Aplikasi
• Talkshow Humas RSUD Jombang Menyapa, Minta Masyarakat Tidak Asal Membeli Obat Antibiotik

Di tempat sama, Ketua DPC ABPEDNAS Jombang, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa pelantikan PAC ABPEDNAS Jogoroto, dilaksanakan sebelum nantinya akan ada PPKM. Makanya, secepat mungkin dilaksanakan pelantikan dan dikonsolidasikan perjuangan tunjangan untuk BPD.

“Kita akan memperjuangkan hak BPD serta dikeluarkan Perbup tentang penggunaan anggaran Dana Desa (DD), supaya keinginan teman-teman BPD, mengenai adanya kenaikan tunjangan. Kita juga sinergikan program pemerintah dengan BPD, supaya semua bisa berjalan. Jangan sampai ada gesekan seperti di Mancar Peterongan serta di Mancilan Mojoagung yang mana BPD mengundurkan diri,” terang Abdul Wahid.

ABPEDNAS sendiri, tambahnya, akan lakukan investigasi terkait pengunduran diri BPD, secara serentak yang terjadi di Mancilan Mojoagung. ABPEDNAS akan meminta kepada Ketua PAC Mojoagung, untuk melakukan investigasi lapangan untuk menindak lanjuti kejadian tersebut sebelum ABPEDNAS turun

“Ada permintaan juga dari Wakil Bupati, jika kejadian tidak diselesaikan, maka Wakil Bupati akan ikut turun. Jika memang BPD tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa, maka hal ini menyalahi prosedur. Seharusnya, semua harus disahkan oleh kepala desa dan BPD karena itu Undang-Undang (peraturan, red) Desa. Jika hal itu tidak dilalui, maka hal tersebut cacat hukum serta bisa digugat jika tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan. ABPEDNAS berharap, hal ini bisa di selesaikan secara baik-baik,” ungkap Abdul Wahid

ABPEDNAS, tambahnya, juga akan melakukan investigasi mengenai permasalahnya apa yang terjadi. Apakah ada gesekan antara pemerintah desa dengan BPD.

Kepala DPMD Jombang, Sholahuddin, dalam kesempatan itu juga menyampaikan selamat dengan adanya pelantikan pengurus ABPEDNAS di Jogoroto. Dirinya berharap, semoga kinerjanya lebih baik.

“Terkait adanya pengunduran diri BPD di Mancilan Mojoagung, kita akan membantu pihak desa. Kalau memang ada suatu hal yang perlu dimediasi, maka akan kita mediasi. Camat selaku tim pembina, juga sudah menindak lanjuti,” kata Sholahuddin.

Harapannya, dengan dilakukan pelantikan 21 orang PAC ABPEDNAS Jogoroto, pemerintah desa, kepala desa dan BPD, bisa bersama-sama bersatu seperti apa yang di sampaikan Wakil Bupati untuk membangun desa. (azl/sit)