Komisi D DPRD Jombang Hearing terkait Penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo oleh Kepala Desa

Memontum Jombang – Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, menggelar hearing bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang diwakili oleh Asisten 1, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Camat Bandar Kedungmulyo serta Kepala Desa Se-Kecamatan Bandar Kedungmulyo, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (18/08) tadi. Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi D, Erna Kuswati, terkait insiden penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo oleh Kepala Desa.

Ketua Komisi D, Erna Kuswati, menyampaikan bahwa Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, baru bisa melakukan hearing terkait insiden penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo oleh Kepala Desa. “Insiden penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo, merupakan suatu miskomunikasi antara pihak Puskesmas Bandar Kedungmulyo dengan Pemerintahan Desa. Ini, disebabkan oleh kurangnya kordinasi antar kedua belah pihak,” ujar Erna Kuswati.

Baca Juga:

Di tempat sama, Camat Bandar Kedungmulyo, Mahmudi, menyampaikan peristiwa ditutupnya Puskesmas bukan karena ada bermasalah dengan pihak Puskesmas, juga bukan dengan Rumah Sehat. Insiden ini, murni miskomunikasi antara Kepala Desa dengan Kepala Puskesmas

“Insiden Penutupan Puskesmas merupakan kesepakatan dari seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Penutupan tersebut tidak menutup pelayanan, karena di Puskesmas terdapat 3 pintu, penutupan tersebut hanyalah sebuah simbol untuk meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang,” tutur Mahmudi.

Insiden ini merupakan puncak kekesalan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan Kepala Puskesmas. Sejak terjadi bencana banjir di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, miskomunikasi sudah dimulai.

“Bahkan Kepala Desa sudah mengajukan kepada Bupati melalui lisan maupun tulisan supaya Kepala Puskesmas diganti dengan Kepala Puskesmas yang bisa berkoordinasi dengan Kepala Desa. Sebenarnya, upaya komunikasi sudah dilakukan oleh pihak Kepala Desa kepada Kepala Puskesmas sejak dimulainya PPKM. Bahkan setiap hari Rabu, selalu diundang untuk rapat kordinasi,” papar Mahmudi.

Ketika insiden penutupan Puskesmas tersebut Pelayanan Kesehatan juga masih terus berlangsung. Kemudian selisih beberapa jam ketika Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang turun meninjau ke lokasi dan memerintahkan untuk di buka, maka pintu Puskesmas segera dibuka kembali.

Kepala Desa Bandar Kedungmulyo, Zainal Arifin, yang melakukan penutupan Puskesmas Bandar Kedungmulyo, juga menyampaikan jika dirinya mulai tahun 2015 sudah menjadi perangkat desa dan tidak pernah ada permasalahan dengan Kepala Puskesmas sebelumnya.

“Saya selalu berkoordinasi untuk membantu masyarakat. Pihak desa juga tidak segan-segan untuk membantu. Bahkan desa juga memberikan hibah tanah seluas 3.000 meter kepada Puskesmas, supaya fasilitas kesehatan lebih memadai seperti adanya rawat inap. Sehingga, masyarakat Kabupaten Jombang bagian barat tidak perlu jauh-jauh ke Jombang, jika memerlukan fasilitas kesehatan rawat inap biasa,” katanya.

Ditambahkan, apa yang menjadi kebutuhan dari Puskesmas yang bisa diberikan oleh pihak desa akan diberi, supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal. “Padahal dana desa belum cair, dana yang dipakai adalah dana iuran kepala desa setiap melakukan pertemuan hari Rabu,” ungkap Zainal Arifin.

Tenda untuk pelayanan vaksinasi di Puskesmas merupakan tenda dari desa, jika Pemerintah desa tidak sayang dengan pihak Puskesmas, tidak mungkin akan difasilitasi. Pemerintahan desa hanya ingin melindungi masyarakat serta bagaimana caranya supaya Dinas Kesehatan, Forkopimcam dan pihak desa bisa berkolaborasi bersama menanggulangi Covid. “Permasalahannya, Kepala Puskesmas yang sebelum-sebelumnya ketika saya telepon jam berapa saja selalu diangkat walaupun tengah malam, karena tau kalau ini merupakan urgen. Sedangkan Kepala Puskesmas yang sekarang sore saya telepon sampai 3x tidak diangkat,” jelas Kepala Desa. (azl/ed2)