Jombang

Terkait Kenaikan BBM dan Tarif Listrik, DPRD Jombang Terima Audiensi HMI

Diterbitkan

4 tahun

1 September 2022

Oleh

Terkait Kenaikan BBM dan Tarif Listrik, DPRD Jombang Terima Audiensi HMI

Memontum Jombang – DRPR Kabupaten Jombang melakukan audiensi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Jombang, terkait kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Mas’ud Zuremi di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (01/09/2022) tadi. Turut hadir juga, Ketua Komisi B Sunardi, Asisten 2 Kabupaten Jombang, Wignyo serta perwakilan dari HMI Kabupaten Jombang.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, mengatakan bahwa audiensi terkait kenaikan BBM serta pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL), agar aspirasi mahasiswa bisa disampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi serta pusat. “Permintaan dari HMI adalah untuk mengkaji kembali pencabutan subsidi BBM. Sehingga, mahasiswa berpendapat ini tidak menyebabkan kenaikan harga BBM. Dahulu masyarakat tidak bisa mendapatkan subsidi dan sekarang tidak,” ujarnya kepada wartawan.

Masih menurut Mas’ud, HMI Kabupaten Jombang juga meminta kajian ulang terkait TDL (tarif dasar listrik) serta meminta kepada pemerintah untuk mencabut semua aturan-aturan yang menyangkut dengan subsidi dan kenaikan listrik. Hal ini, merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang ada di Jombang.

“Hal ini adalah wewenang dari pemerintah pusat dengan kajian-kajian yang menyangkut anggaran di APBN melalui Kementerian Keuangan. Kami dari masyarakat tingkat kabupaten atau kota, tidak mempunyai kewenangan apapun. Jadi, hanya bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi,” paparnya.

Baca juga :

Aspirasi ini sudah diterima dan selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah pusat. Dijelaskannya, bahwa kewenangan DPRD hanya tiga tupoksi yaitu budgeting di Kabupaten Jombang sesuai dengan anggaran yang ada, kontroling terhadap kinerja pemerintah serta legislasi ketika ada pengajuan rencana peraturan daerah dari Bupati yang akan dibahas serta ditetapkan bersama.

“Tetapi manakala ada masyarakat termasuk dari mahasiswa menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka akan dilaksanakan diskusi untuk mencari solusi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Jombang, yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua HMI Kabupaten Jombang, Luluk Miatin, menyampaikan bahwa aspirasi merupakan hasil intruksi dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), terkait dengan kenaikan BBM, Migas serta Listrik. “HMI meminta agar aspirasi bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Dari hasil komunikasi rekan-rekan HMI, bahwa masyarakat menengah ke bawah belum siap dengan inflasi yang ada saat ini seperti kenaikan harga-harga pokok, khususnya kenaikan BBM serta listrik yang menjadi kebutuhan primer,” ungkapnya.

Harapannya, apa yang disampaikan dari hasil audiensi bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi yang kemudian dilanjutkan kepada pemerintah pusat. (azl/gie)