Hadiri Musyawarah Penyusunan RKPD, Wabup Sampaikan Rancangan Rencana Kerja Kabupaten Jombang Alami Devisit sebesar Rp 350 Miliar

Memontum Jombang – Wakil Bupati (Wabup) Jombang, Sumrambah, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) Kabupaten Jombang Tahun 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Diwek, Rabu (26/01/2022). Turut hadir dalam musyawarah itu, anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Fraksi Golkar, Rahmat Agung Saputra, anggota DPRD Kabupaten Jombang Fraksi PPP, Junita Erma Zakiyah, Forkopimda, Camat Diwek Sudiro Setiyono, Forkopimcam, Kepala desa Se-Kecamatan Diwek, BPD, Muslimat Kecamatan Diwek, Fatayat Kecamatan Diwek serta PKK Kecamatan Diwek.

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa musyawarah ini untuk menjelaskan postur APBD Kabupaten Jombang. Postur APBD Kabupaten Jombang, yaitu mengalami banyak permasalahan mulai 2020 hingga berimbas pada 2022. Salah satunya, disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga banyak dana terefokusing untuk penanganan Covid-19.

“Refokusing dilakukan untuk penanganan kesehatan. Baik ketika terpapar Covid maupun vaksinasi serta terkait bantuan sosial ke masyarakat. Anggaran untuk BPNT setiap bulan sebesar Rp 24 miliar, ini belum termasuk PKH, BLT-DD dan bantuan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul gejolak sosial di negara kita,” ujarnya.

Baca juga

• Apel Linmas Jelang Pilkada, Pj Bupati Jombang Ingatkan Netralitas dan Deteksi Dini Gangguan
• Dukung Program Pusat, Dispendukcapil Jombang Lakukan Program Nasional Peningkatan Cakupan
• Jaring Atlet Muda Berprestasi, Disporapar Jombang Gelar Kompetisi Futsal Bupati Cup II
• Mudahkan Masyarakat, DPUPR Jombang Luncurkan Layanan Permohonan KRK Berbasis Aplikasi
• Talkshow Humas RSUD Jombang Menyapa, Minta Masyarakat Tidak Asal Membeli Obat Antibiotik

Dengan langkah ini, harapannya dari tingkat desa bisa turut menganggarkan perbaikan insfrastruktur. Sebab, APBD Kabupaten Jombang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kondisi insfrastruktur. Dari kajian perbaikan insfrastruktur di tingkat jalan, memerlukan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun, sedangkan di 2023 dalam proses rancangan RKPD Kabupaten Jombang mengalami devisit sebesar Rp 350 miliar.

“Saya berterima kasih kepada anggota DRPD Kabupaten Jombang, dengan sukarela menyisihkan 70 persen dari Pokir untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam penyelesaian permasalahan insfrakstruktur. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jombang juga kembali mengaktifkan tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas PUPR, untuk sementara melakukan penambalan jalan berlobang supaya tidak sampai memakan korban lagi. Saya juga berharap, peran aktif kepala desa, jika terdapat jalan berlobang bisa berkordinasi dengan mengirimkan lokasi serta foto kepada Dinas PUPR atau langsung kordinasi dengan saya,” paparnya

Terkait kelangkaan pupuk subsidi, tambahnya, hal ini bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan. Sebab, kebutuhan pupuk subsidi dari 27 juta ton hanya bisa di produksi sebesar 9 juta ton atau sekitar 30 persen saja.

“Pemerintah Kabupaten Jombang akan berusaha mencari solusi dengan program makmur. Sehingga, masalah pertanian di Kabupaten Jombang, bisa teratasi,” tuturnya

Ditempat sama, Camat Diwek, Sudiro Setiyono, juga menyampaikan bahwa di rentan waktu tahun 2021, Kecamatan Diwek bisa melewati situasi yang luar biasa. Karena Kecamatan Diwek yang berbatasan langsung dengan Kota Jombang, sehingga otomatis angka persebaran Covid-19 sangat tinggi.

“Alhamdulillah, sekarang Kecamatan Diwek sudah dalam posisi yang bisa dikendalikan. Masyarakat sudah bisa beraktifitas kembali untuk mencukupi kebutuhan perekonomian,” paparnya.

Tahun 2021, tambahnya, serapan APBDes di Kecamatan Diwek mencapai 99 persen. Artinya, dalam kondisi pandemi dengan regulasi yang begitu luar biasa Kecamatan Diwek tetap bisa berkinerja.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari pihak Pemerintahan Desa bermitra dengan BPD, sehingga bisa bersama-sama melaksanakan penanggulangan, pencegahan serta tetap melaksanakan pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing,” ucapnya.

BLT Kecamatan Diwek berada di angka 2729 KPM dan mampu pangku oleh 20 desa di Kecamatan Diwek dengan menaati peraturan Perbup. Kedepannya, dengan regulasi baru serta Perpres ada alokasi untuk ketahanan pangan, Covid-19 serta BLT-DD yang minimal 40 persen, seluruh desa di Kecamatan Diwek akan berusaha semaksimal mungkin

“Alhamdulillah, sekarang kecamatan sudah diberikan Pagu indikatif sekitar Rp 900 juta lebih yang sudah pasti di anggarkan di 2023. Minimal, anggaran tersebut mampu serta merealisasi usulan Kecamatan,” paparnya. (azl/sit)