Anggota DPRD Jombang Boikot Rapat Paripurna Bupati

Memontum Jombang – Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Jonbang tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Jombang tahun 2020, diwarnai aksi boikot, Rabu (21/04) tadi.
Adalah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang, yang geram karena Pemerintah Kabupaten, dianggap tidak memprioritaskan pembangunan yang ada di desa.

Hal itu, pun diungkapkan dengan pernyataan sikap pemboikotan pada rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Jombang tahun 2020. Rapat paripurna sendiri, sebenarnya agenda awal harusnya digelar pada Senin (19/04) lalu. Hanya saja, harus ditunda dan digelar hari ini.

“Seharusnya, Pemerintah Kabupaten Jombang memprioritaskan pembangunan yang ada di desa-desa. Di Jombang, itu masih banyak infrastruktur pedesaan yang masih kurang layak,” ujar Naim.
Ditambahkan, bahwa dari pada untuk pembangunan megaproyek rehabilitasi di Jalan KH Wahid Hasyim dan revitalisasi Alun-alun Jombang, yang menelan anggaran puluhan milyar, lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

“Alun-alun Jombang yang menelan anggaran sebesar Rp. 10 Miliar dan Mega Proyek Rehabilitasi Drainase di Jalan KH Wahid Hasyim Jombang dengan anggaran sebesar Rp 20 Miliar,” tambahnya.
Menurut Naim, seharusnya proyek Jalan KH Wahid Hasyim dan Alun-alun Jombang ditunda dulu, dan semestinya Pemkab lebih memperhatikan suara dari 8 Fraksi DPRD Jombang, karena itu mewakili suara masyarakat.

Sikap pemboikotan Fraksi PDI Perjuangan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena menurut Naim hal ini murni aspirasi masyarakat dan yang mereka butuhkan.

Baca Juga:

“Ini tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena ini murni menyangkut aspirasi masyarakat pembangunan infrastruktur pedesaan,” kata dia.

Disisi lain, Naim juga menegaskan selama ini pandangan umum dan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan tidak menjadi skala prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan prioritas pembangunan di Jombang.

“Kita siap boikot jika keadaan ini terus dilakukan dan tidak ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten,” pungkas Naim.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Jombang menunda rapat paripurna yang digelar, Senin (19/04). Penundaan dilakukan akibat jumlah anggota tidak memenuhi kuorum atau kurang dari setengah jumlah anggota DPRD. (azl/ed2)