Jombang
Pantau Ketersediaan Beras, Bupati Jombang Terima Kunker Komisi IV DPR RI
Memontum Jombang – Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IV DPR-RI di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (02/02/2023) tadi. Turut hadir dalam rombongan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI, Anggia Erma Rini, beserta anggota, Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan, Dirjen PSP, Kepala Badan Pangan Nasional, Direksi Perum Bulog, Direksi PT Pupuk Indonesia, Direksi ID Food, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Kepala BPTP, Direksi PT Sinar Makmur Komoditas, Gapoktan Pojok Kulon, Ketua Perpadi.
Mengawali sambutannya, Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR-RI, Anggia Erma Rini, mengatakan bahwa beras adalah komoditas sangat penting, yang tidak hanya menjadi makanan pokok tetapi juga menyumbang inflasi. Karenanya, beberapa waktu lalu, Komisi IV memang meminta kepada Menteri Pertanian, terkait estimasi panen yang bisa didapatkan di bulan sekarang.
“Karena di lapangan maupun di dalam komisi, tampak adanya perbedaan data atau fakta. Berdasarkan hasil data yang didapat, beras minus dalam waktu enam bulan. Sedangkan data disampaikan oleh pimpinan pertanian berdasarkan BPS, sudah surplus. Hal tersebut, tentunya perlu lebih digali lagi,” ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa masalah beras adalah masalah krusial dan harus segera ditangani. Apalagi, saat ini ada isu global krisis pangan, sehingga harus disikapi dengan sangat baik. Secara nasional, Februari ada 1,06 juta hektar luas lahan pertanian dan diperkiraan dapat memproduksi 5,61 kg setara dengan 2,23 juta ton beras.
Sedangkan di Jawa timur, tambahnya, perkiraan di Februari ini sebanyak 689.000 ton beras. Sedangkan di Maret, sebanyak 1,3 juta ton beras. Potensi tersebut, harus dioptimalkan.
Baca juga :
- Apel Linmas Jelang Pilkada, Pj Bupati Jombang Ingatkan Netralitas dan Deteksi Dini Gangguan
- Dukung Program Pusat, Dispendukcapil Jombang Lakukan Program Nasional Peningkatan Cakupan
- Jaring Atlet Muda Berprestasi, Disporapar Jombang Gelar Kompetisi Futsal Bupati Cup II
- Mudahkan Masyarakat, DPUPR Jombang Luncurkan Layanan Permohonan KRK Berbasis Aplikasi
- Talkshow Humas RSUD Jombang Menyapa, Minta Masyarakat Tidak Asal Membeli Obat Antibiotik
“Semoga estimasi tersebut benar. Karena, di Februari dan Maret merupakan bulan ketika kita mendapatkan panen raya. Untuk itu, data dimanapun, harusnya mendiskusikan. Baik itu antara menteri Pertanian dengan Badan Pangan Nasional, terkait kesediaan beras untuk masyarakat,” imbuhnya.
Di tempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan semoga melalui Kunker dapat menggali informasi strategis yang diperlukan di bidang ketersediaan pangan nasional, utamanya di Kabupaten Jombang. Karena, pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus dijaga ketersediaannya.
“Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra produksi pangan, khususnya padi di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memasok pangan di tingkat regional bahkan nasional,” tegas Bupati Hj Mundjidah.
Ditambahkannya, bahwa tanaman padi di Jombang, ditanam di 21 kecamatan dengan luas lahannya mencapai 73.693,4 hektar dengan produksi 455.960,4 ton. Setiap tahun, Kabupaten Jombang surplus beras mencapai 100.000 ton lebih. Bahkan, di Kabupaten Jombang juga berkembang penggilingan padi, baik yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok tani.
“Dua usaha penggilingan tersebut, merupakan skala perusahaan cukup besar. Sehingga, proses managemen agribisnis di dalamnya cukup kompleks,” imbuhnya. (azl/sit)
- Pemerintahan4 tahun
Pemkab Jombang Resmikan Kawasan Industri Tangguh Semeru
- Pemerintahan4 tahun
RSUD Jombang Sediakan Layanan Psikologi Bagi Stres Terdampak Covid-19
- Pemerintahan4 tahun
Dukcapil Jombang Berinovasi dengan Pendataan Online
- Pemerintahan5 tahun
Dinas PUPR Jombang Canangkan Irigasi Modern
- Pemerintahan5 tahun
PG Tjoekir Salurkan Bantuan 3 Ton Gula ke Bupati Jombang
- Pemerintahan4 tahun
Bupati Jombang Pelajari Sport Center Bangkalan
- Berita5 tahun
Kyai Mustain Hasan Darul Ulum Jombang, Apresiasi TNI-Polri Amankan Pelantikan Presiden RI
- Pemerintahan4 tahun
Perusahaan dan Karyawan Harus Patuhi Protokol Kesehatan