Warga Tejo Jombang Pertanyakan Bantuan untuk Keluarga Tak Mampu

Memontum Jombang – Pengguliran sejumlah bantuan, mulai bantuan Sembako, BLT DD, Kemensos hingga bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19, menuai tanya warga Dusun Sukorame, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa (27/04).

Masalahnya, dari sejumlah bantuan untuk masyarakat tidak mampu yang digulirkan pemerintah, baik desa hingga pusat, sama sekali tidak menyentuh dirinya.

Baca juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Padahal, seperti dimintai KK (kartu keluarga) serta KTP (kartu tanda penduduk), pun sudah diberikan hingga beberapa kali. Sayangnya, keperluan untuk mengajukan bantuan, bahkan hingga ada program bantuan bedah rumah serta MCK dari pemerintah, tidak kunjung mampir kepadanya.

“Rumah saya ini sampai di foto kondisinya. Tapi ternyata, sampai sekarang tidak terlaksana (bantuan, red),” kata warga tersebut.

Kepala Desa Tejo, Ponedi, saat dikonfirmasi terkait keluh kesah warganya, mengatakan bahwa tahun kemarin di Desa Tejo, memang ada program RTLH (rumah tidak layak huni) Bedah Rumah dari Jombang. Hanya saja, quota untuk Desa Tejo, sebanyak enam rumah. “Sedangkan untuk tahun ini, sepertinya tidak ada,” kata Kades.

Terkait bantuan seperti Bansos Kemensos, ujarnya, pihak desa hanya bisa mengajukan bantuan yang menjadi wewenang desa. Untuk memvalidasi mana yang pantas mendapatkan bantuan, bukan dirinya.

“Penerima BLT-DD di Desa Tejo, ada sebanyak 143 orang. Setiap tiga bulan sekali, bantuan dialihkan kepada yang belum pernah mendapatkan. Bahkan, sekarang sudah hampir merata warga Desa Tejo, medapatkan bantuan,” ujar Ponedi

Sedangkan untuk program BPMT, tambahnya, memang banyak yang belum cair. Keterangan dari pendamping untuk keluarga tunggal, tidak bisa mendapatkan program BPMT. Walau pun, masuk di dalam DTKS. Sementara pengurangan penerima BPMT, ada 100 orang penerima.

“Warga yang belum cair, saya usulkan ke pendamping dan dianjurkan untuk mengajukan kembali. Sehingga, warga yang belum cair di minta foto copy KK dan KTP. Masalahnya nanti, apakah pengajuan itu bisa mendapatkan bantuan atau tidak, pihak desa juga tidak tahu,” ujar Ponedi.

Masih menurut Kades, kalau memang terdapat warganya yang benar-benar belum mendapat bantuan dan layak mendapatkan bantuan, dirinya akan memberikan berikan BLT-DD. (azl/sit)